Kemenaker Berkolaborasi Perkuat Sistem Vokasi

Gervin Nathaniel Purba    •    17 Juli 2019 11:45 WIB
Kemenaker Berkolaborasi Perkuat Sistem Vokasi
Direktur Jenderal Binalattas Kemenaker Bambang Satrio Lelono. (Foto: Dok. Kemenaker)

Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), akademisi, serikat pekerja, serta masyarakat sipil terus berkolaborasi dalam Komite Pelatihan Vokasi Nasional (KPVN) memperkuat sistem vokasi. KPVN menyiapkan peta jalan sistem pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja.

Hal ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menegaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu fokus kerja pemerintah dalam lima tahun ke depan. Pembangunan SDM melalui pelatihan dan pendidikan vokasi sangat penting dalam menyiapkan angkatan kerja kompeten dan berdaya saing tinggi untuk memenangkan kompetisi global.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemenaker Bambang Satrio Lelono menekankan pentingnya kolaborasi seluruh stakeholder untuk menciptakan ekosistem pengembangan SDM yang adaptif. Mendukung hal tersebut, unsur pemerintah (Kemenaker), Akademisi (UGM), dan Asosiasi Industri (Kadin& Apindo) telah berinisiatif membentuk Komite Pelatihan Vokasi Nasional (KPVN) pada 2017.

“KPVN berperan secara strategis untuk mendorong peningkatan mutu SDM, peningkatan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi melalui beberapa program,” ujar Bambang, dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2019.

Bambang menjelaskan, tahun ini ada beberapa pilot project yang dilakukan, salah satunya pelatihan untuk 20 ribu tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan menggunakan dana operasional BPJS Ketenagakerjaan. Pelatihan dapat dilakukan di BLK, LPK swasta, atau Training Center Industri yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
 
Sementara grand design pelatihan vokasi nasional sudah ada sejak tahun lalu (90 persen). Grand design tersebut akan menjadi dasar pelatihan vokasi di Indonesia. 

“Dalam waktu dekat, akan segera diinformasikan kepada semua pihak bahwa Kemenaker akan menjadi koordinator pelatihan vokasi nasional,” ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Ketua KPVN Anton J. Supit mengatakan, kompetensi dan produktivitas angkatan kerja merupakan kunci kesuksesan pembangunan ekonomi suatu bangsa. Oleh karena itu, pembangunan sistem vokasi yang fokus pada 70 persen praktek kerja lapangan dan 30 persen teori sesuai kebutuhan pasar kerja.

“Pasar kerja semakin dinamis dalam era revolusi industri 4.0 saat ini. Kolaborasi menjadi kunci dalam menyiapkan sistem vokasi yang adaptif terhadap perkembangan kebutuhan pasar kerja,” ujar Anton, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial.

(ROS)

Baca Juga