Kemenaker Dorong Pembentukan Tim Penggerak GNP2DS

Gervin Nathaniel Purba    •    15 September 2019 05:02 WIB
Kemenaker Dorong Pembentukan Tim Penggerak GNP2DS
Enam dari 17 Kementerian/Lembaga melakukan penandatanganan nota kesepahaman modeling GNP2DS dengan Lembaga Produktivitas Nasional (Foto:Dok.Kemenaker)

Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan mendorong Kementerian/Lembaga (K/L) untuk segera membentuk komite/tim penggerak Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (GNP2DS) setelah ditandatanganinya nota kesepahaman modeling GNP2DS dengan Lembaga Produktivitas Nasional (LPN).

Enam dari 17 K/L yang melakukan penandatanganan tersebut yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Asosiasi Manajemen Mutu dan Produktivitas Indonesia (AMMI), Universitas Trilogi, dan Universitas Krisnadwipayana.

"Langkah berikutnya yakni monitoring dan mentoring perancangan dan pelaksanaan GNP2DS di K/L," kata Direktur Bina Produktivitas Ditjen Binalattas Kemenaker Fachrurrozi, dikutip siaran pers, Sabtu, 14 September 2019.

Ketua Tim Pokja LPN Boomer Pasaribu menyatakan kebijakan GNP2DS dilaksanakan sebagai upaya bersama seluruh komponen bangsa di sektor pemerintah, dunia usaha, masyarakat, lembaga pendidikan dan pelatihan, serta profesi, melalui pengembangan jejaring kelembagaan yang terstruktur dari tingkat penggerakan, pembinaan, dan pelaksanaan.

Ada tiga strategi GNP2DS. Pertama, peningkatan kesadaran, pemahaman, dan komitmen para pemangkut kepentingan akan arti pentingnya peningkatan produktivitas dan daya saing nasional. 

Kedua, peningkatan kapabilitas dalam perancangan dan pelaksanaan program peningkatan produktvitas dan daya saing nasional.

"Ketiga, pengukuran, pemeliharaan dan pelembagaan keberhasilan, serta pengembangan program peningkatan produktivitas dan daya saing nasional," kata Boomer.

Selama pembahasan, LPN memeroleh masukan masih diperlukan pembentukan modelling yang nantinya akan dipandu LPN sebagai pelaksana GNP2DS di lingkungan masing-masing, dengan mitra kerja/stakeholder.

Boomer menegaskan usai penandatanganan nota kesepahaman, nantinya akan diperluas dengan keserluruhan peserta LPN dalam jangka waktu satu bulan ke depan. Sehingga nantinya akan ada 17 K/L yang memiliki nota kesepahaman langsung dengan LPN. Sekaligus menugaskan adanya GNP2DS di lingkungan masing-masing.

"Biasanya kalau ditingkat kementerian, Sekjen akan membuat surat keputusan siapa yang menjadi pelaksana dalam GNP2DS," ujar Boomer.

Selanjutnya, kata Boomer, sesegera mungkin akan melaporkan ke institusinya masing-masing, untuk merampungkan terkait segera keluarnya tiga dokumen, yakni dokumen pertama Inpres tentang GNP2DS yang sudah masuk di Sekretariat kabinet, revisi Perpres Nomor 50 Tahun 2005 yang masih memerlukan kajian di dalam LPN sebelum diajukan kepada presiden, dan perluasan Perpres tentang anugerah pranatariat. 
(ROS)

Baca Juga