Cegah Pekerja Migran Nonprosedural, Kemenaker Gelar Temu Teknis Satgas

Gervin Nathaniel Purba    •    20 Agustus 2019 18:56 WIB
Cegah Pekerja Migran Nonprosedural, Kemenaker Gelar Temu Teknis Satgas
Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kemenaker Eva Trisiana. (Foto: Dok. Kemenaker)

Bekasi: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) optimistis adanya komitmen, koordinasi, dan kerja sama yang semakin baik dari pemda, kementerian/lembaga, dan instansi terkait akan mampu meningkatkan mutu pelayanan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Saat ini, PMI tersebar di 21 lokasi embarkasi dan debarkasi seluruh Indonesia. 

"Komitmen pemerintah tidak hanya untuk melindungi hak-hak pekerja migran. Tetapi juga keluarganya," kata Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kemenaker Eva Trisiana, saat membuka acara temu teknis satgas pencegahan PMI nonprosedural, dikutip siaran pers, Selasa, 20 Agustus 2019.

Kegiatan temu teknis satgas PMI nonprosedural bertujuan untuk optimalisasi tugas dan fungsi satgas pencegahan PMI nonprosedural di 21 lokasi embarkasi dan debarkasi di seluruh Indonesia pada 2019. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga untuk mengevaluasi kinerja tim satgas PMI nonprosedural pada 2018.

“Melalui forum ini diharapkan bisa menghadirkan strategi yang baik, agar angka-angka PMI nonprosedural bisa ditangani dan dihadapi secara bersama," kata Eva.

Kehadiran satgas PMI nonprosedural merupakan ujung tombak di daerah dalam rangka melindungi warganegaranya. Adanya satgas ini juga merupakan wujud hadirnya pemerintah dalam melindungi warga.

"Kemenaker memberikan apresiasi kinerja satgas PMI nonprosedural dari 2015 hingga 2018. Satgas telah berhasil mecegah terhadap 7.151 PMI nonprosedural. Ini luar biasa. Komitmen pemerintah yang sangat tinggi menunjukkan negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada para calon PMI," katanya.

Berdasarkan data World Bank pada 2016, jumlah PMI di luar negeri sekitar sembilan juta dan sebanyak 55 persen di antaranya bekerja di Malaysia. Mayoritas negara penempatan PMI ada di Malaysia dan mayoritas PMI bekerja di domestik (pengguna perseorangan). 

World Bank mencata terdapat tiga permasalahan dalam hal ketenagakerjaan. Pertama, keterampilan atau kemampuan pekerja masih kurang. Kedua, adanya praktik yang merugikan pungutan di luar biaya resmi yang dilakukan oknum-oknum yang terlibat proses penempatan (agen). Ketiga, banyaknya PMI nonprosedural. 

"Karena itu, pembentukan satgas ini jadi penting dan sangat strategis dalam upaya meminimalisir adanya jumlah pekerja migran yang nonprosedural tersebut," ucapnya.

(ROS)

Baca Juga