Kemenaker dan APJATI akan Optimalkan Perlindungan PMI

Pelangi Karismakristi    •    08 Mei 2018 12:42 WIB
Kemenaker dan APJATI akan Optimalkan Perlindungan PMI
Kemenaker dan APJATI tandatangani MoU untuk mengoptimalkan perlindungan PMI. Foto: Dok. Kemenaker

Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) menandatangani MoU kerja sama, dalam mengoptimalkan pelayanan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

Perjanjian yang ditandatangani oleh Sekjen Kemenaker Hery Sudarmanto dan Ketua Umum APJATI Abdullah Umar Basalamah pada Senin, 7 Mei 2018, terkait soal peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan profesionalisme serta ketaatan hukum bagi seluruh penanggung jawab perusahaan penempatan PMI anggota APJATI dan karyawannya. 

Hery menjelaskan nantinya ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi pencegahan pemberangkatan PMI secara non prosedural, peningkatan kualitas tata kelola pelindungan PMI, perluasan kesempatan kerja PMI pada pengguna berbadan hukum, pemberdayaan PMI dan anggota keluarganya setelah bekerja, dan penyelenggaraan program peningkatan kualitas Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

"Pelaksanaan MoU ini akan tertuang lebih lanjut melalui Perjanjian Kerja Sama dan disusun oleh perwakilan kedua belah pihak. Nota kesepahaman berlaku selama dua tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat tiga bulan sebelum berakhirnya masa berlaku nota kesepahaman," ujar Sekjen Kemenaker.

MoU ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas SDM pekerja migran, sehingga lebih terlindungi dan meningkatkan kesejahteraanya. "Dengan kerja sama antara pemerintah dengan swasta ini, diharapkan upaya meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran yang bekerja luar negeri dapat diperkuat. Serta mencegah masuknya pekerja migran ilegal yang unprosedural dan undocumented," paparnya.

Dirinya juga menyatakan komitmennya dalam mlindungi PMI dan anggota keluarganya dari sebelum bekerja, masa kerja hingga kembali ke daerah asalnya. "Sehingga diharapkan upaya tersebut mampu menekan angka pekerja migran ilegal dan menjamin keselamatan juga kesejahteraan PMI," ucap Hery.

Sementara itu, Ketua Umum AJATI mengaku mengapresiasi dan menyatakan kesiapan melaksanakan beberapa poin dalam MoU. Supaya pekerja migran lebih berkualitas, terampil dan profesional dalam bekerja di luar negeri. 

APJATI juga akan mendukung program pemerintah dengan turut berperan aktif melindungi dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja migran.

Sementara Ketua Umum APJATI, Abdullah Umar Basalamah menyatakan apresiasi dan siap menjalankan poin-poin nota kesepahaman agar pekerja migran lebih berkualitas, terampil dan professional dalam berkerja di luar negeri.

"Kita juga terus membuka peluang kerja di luar negeri sebagai salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan peluang kesempatan kerja di dalam dan luar negeri. Saya berharap keberadaan APJATI selaku induk organisasi P3MI dan mitra pemerintah mampu bekerja sama serta berkontribusi positif turut mendukung kesuksesan program nasional penempatan dan perlindungan pekerja migran sebagaimana yang telah dicanangkan oleh pemerintah khususnya Kemenaker," kata dia.
(ROS)

Baca Juga