Upaya Pemerintah Mengurangi Jumlah Pengangguran

Gervin Nathaniel Purba    •    09 Mei 2018 07:36 WIB
Upaya Pemerintah Mengurangi Jumlah Pengangguran
Menaker M Hanif Dhakiri (Foto:Dok)

Jakarta: Pemerintah terus berupaya menurunkan angka pengangguran dengan melakukan berbagai strategi dan program kerja. Salah satu langkah nyata yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) ialah dengan meluncurkan aplikasi pengantar kerja berbasis web e-pengantarkerja.kemnaker.go.id.

Saat ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik ( BPS) tercatat terjadi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dari Februari 2017 sebesar 5,33 persen menjadi 5,13 persen pada Februari 2018. Dalam setahun terakhir, pengangguran berkurang 140 ribu orang.

"Kita harus kompetitif dan inovatif melayani masyarakat. Kita terus mendorong platform informasi ketenagakerjaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari pekerjaan," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri saat mengisi Workshop Nasional Jabatan Pengantar Kerja tahun 2018, Selasa, 8 Mei.

Hanif mengatakan keberadaan pengantar kerja sangat penting karena membantu dan melayani masyarakat dalam mencari pekerjaan di dalam dan luar negeri. Hal ini akan berdampak pada pengurangan angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja

"Pelayanan pengantar kerja kerja harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi. Kita harus berubah, baik dari pola pikir maupun cara kerja, karena faktor digitalisasi dan revolusi 4.0," kata Hanif.

Petugas pengantar kerja merupakan pegawai fungsional yang salah satu tugasnya membantu pencari kerja dan perusahaan yang membutuhkan pekerja, membuat perencanaan tenaga kerja di daerah serta membimbing angkatan kerja agar mendapat pekerjaan yang sesuai baik di dalam maupun luar negeri.

Saat ini  pegawai fungsional pengantar kerja tercatat 364 orang dengan 36 orang di antaranya bertugas di Kantor Pusat Kemenaker. Sedangkan sisanya tersebar di 24 dinas tenaga kerja di tingkat provinsi dan 80 Kabupaten/Kota di Indonesia.

Ia melanjutkan, dengan memaksimalkan fungsi pengantar kerja di dinas-dinas tenaga kerja melalui sistem online maka banyak masyarakat yang terbantu sehingga mempercepat penurunan  angka pengangguran di Indonesia. Untuk mengurangi pengangguran kata Hanif, pemerintah juga melakukan penyiapan tenaga kerja yang memiliki keahlian (skill) melalui balai-balai latihan kerja supaya siap masuk dunia kerja.

"Penyiapan tenaga kerja yang kompeten dibutuhkan untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja dalam pembangunan berbagai bidang, seperti di sektor infrastruktur, informatika dan lain-lain," ungkapnya.

Tidak hanya itu, guna membuka lapangan kerja pemerintah terus meningkatkan iklim dunia usaha yang kondusif dengan melibatkan kerja sama dunia usaha dan serikat pekerja atau buruh. "Iklim investasi baik dari dalam maupun luar negeri didorong naik sehingga penyerapan tenaga kerja menjadi lebih tinggi," ujar Menaker.

Berdasarkan laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), total investasi yang masuk ke Indonesia per tahun 2014 sejumlah 463,1 triliun. Sedangkan sampai dengan akhir tahun 2017 investasi yang masuk sejumlah 692,9 triliun. Artinya terjadi peningkatan sebesar 229.8 triliun.

"Pemerintah terus berupaya menyiapkan calon tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar dan membuka lapangan kerja melalui perbaikan iklim investasi," katanya.

Tak hanya itu, dalam lingkup ketenagakerjaan, Kemenaker juga terus mengoptimalkan program-program penanggulangan pengangguran dan perluasan kesempatan kerja seperti kegiatan padat karya, tenaga kerja mandiri (TKM), terapan teknologi tepat guna (TTG), dan tenaga kerja sukarela (TKS), job fair dan bursa kerja online, serta pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri.

Hanif menyatakan, Kemenaker juga menciptakan program pelatihan dan pemberian bantuan sarana usaha kepada kelompok masyarakat dan pengembangan kewirausahaan. Bahkan khusus penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di desa, Kemnaker mengembangkan program desa migran produktif (desmigratif) di desa-desa kantong pengiriman pekerja migrant Indonesia (PMI).
(ROS)

Baca Juga