Pemerintah Terapkan Sistem Uang Jaminan bagi PMI di Singapura

Gervin Nathaniel Purba    •    12 Mei 2018 14:09 WIB
Pemerintah Terapkan Sistem Uang Jaminan bagi PMI di Singapura
Menaker M Hanif Dhakiri dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Ngurah Swajaya (Foto:Dok)

Jakarta: Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan performance bond atau uang jaminan pelaksanaan bagi pengguna jasa pekerja migran Indonesia (PMI) di Singapura. Tujuan penerapan kebijakan ini agar pengguna mematuhi kontrak kerja yang disepakati sehingga meningkatkan perlindungan bagi PMI di Singapura.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri saat menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk Singapura, Ngurah Swajaya, di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) di Jakarta.

Menaker Hanif menjelaskan berdasarkan laporan Dubes RI untuk Singapura, kebijakan performance bond ini mewajibkan pengguna PMI membayar uang jaminan kepada pihak ketiga (perusahaan asuransi) senilai 70-75 dolar Singapura. Uang jaminan tersebut akan dicairkan pihak asuransi kepada PMI, jika pengguna melanggar kontrak kerja yang sudah ditandatangani bersama PMI.

“Selama ini sering terjadi disharmoni antara kesepakatan di kontrak kerja dengan pelaksanaan. Pengguna diminta membayar jumlah tertentu dan itu yang akan melindungi PMI kalau pengguna melanggar kontrak. Misal, gajinya tidak dibayar maka performance bond yang akan membayar. Jika pengguna melanggar kontrak, maka akan diberikan oleh asuransi sampai 6 ribu dolar. Jadi intinya PMI terlindungi,” ujar Hanif.

Performance bond ini diharapkan akan membuat pengguna mematuhi kontrak kerja yang di dalamnya ada ketentuan terkait upah minimum (550 dolar Singapura), jam kerja, ketentuan hari libur, dan lain-lain.

"Intinya, pelaksanaan kebijakan performance bond ini untuk melindungi PMI dan membuat pengguna di Singapura menghormati dan melaksanakan item-item yang disepakati bersama dalam kontrak kerja," kata Hanif.

Sementara itu, Dubes Swajaya, mengungkapkan selain kebijakan performance bond, KBRI di Singapura juga telah menerapkan beberapa kebijakan lain untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi PMI di Singapura khususnya untuk sektor Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT).

"Dalam rangka meningkatkan pelayanan di KBRI, pertama kita sudah menerima sertifikasi ISO 9001 tahun 2015 untuk manajemen pelayanan berstandar internasional. Kedua, kita menerima sertifikat wilayah bebas korupsi. Ketiga, mengembangkan sistem aplikasi yg mempermudah bagi kita memberikan pelayanan dan menjamin transparansi serta komunikasi yang lebih mudah antara PMI dengan KBRI Singapura,” ujar Dubes Swajaya.

Sedangkan untuk meningkatkan perlindungan PMI, Dubes Swajaya, mengatakan KBRI sudah memiliki website www.indonesianlabour.sg. Setiap PMI yang bekerja di Singapura harus melapor ke KBRI dan datanya akan diinput ke website tersebut sehingga tercatat dengan baik.

“Aplikasi website ini sudah kita sampaikan ke Menaker, mudah-mudahan bisa disinergikan dengan semua perwakilan dan kementerian sehingga ke depan kita benar-benar bisa melihat bahwa upaya pelindungan dan pelayanan terus ditingkatkan,” ungkap Swajaya.

Selain itu, KBRI Singapura juga telah mengeluarkan Kartu Pekerja Indonesia Singapura (KPIS) bagi PMI sektor PLRT. Di kartu KPIS ada barcode yang bisa di-scan melalui smartphone dan akan muncul beberapa menu, salah satunya menu lapor untuk mengadukan persoalan yang PMI hadapi kepada KBRI.

“PMI di Singapura jumlahnya cukup besar. Meskipun di Singapura permasalahannya lebih kecil dibanding di negara lain, kita masih ada permasalahan yang perlu kita atasi melalui suatu strategi yang sedang kita bahas dan perlu didukung oleh Menaker,” ucapnya.

Hingga 11 April 2018 tercatat ada 106.825 PMI di sektor PLRT, 29.515 PMI sektor anak buah kapal, dan 19.547 PMI sektor formal. Provinsi Jawa Tengah menjadi penyumbang PMI PLRT terbanyak disusul Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Selain membahas kebijakan performance bond, pertemuan dengan Menaker juga membicarakan program direct hiring Pemerintah Singapura. Program ini menurut Dubes Swajaya menjadi salah satu penyebab meningkatnya persoalan PMI di Singapura. 

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Indonesia akan segera melakukan pertemuan bilateral dengan Pemerintah Singapura. 

"Dalam waktu dekat kami akan bertemu dengan Pemerintah Singapura. Kami akan coba meminta mereka untuk menghapus kebijakan direct hiring karena ini merugikan PMI," ungkap Hanif. 

Program direct hiring atau perekrutan langsung adalah kebijakan yang memungkinkan pengguna jasa tenaga kerja berhubungan langsung dengan Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) tanpa melalui agensi yang merupakan mitra usaha pemerintah di negara penempatan.
(ROS)

Baca Juga