Indonesia Perjuangkan Jaminan Hak Pelaut yang Jadi Korban Bajak Laut

Anggi Tondi Martaon    •    06 Juni 2018 15:34 WIB
Indonesia Perjuangkan Jaminan Hak Pelaut yang Jadi Korban Bajak Laut
Menaker M Hanif Dhakiri (Foto:Dok)

Jakarta: Indonesia mendukung pengesahan amandemen Konvensi Pekerja Maritim (Maritime Labour Convention/MLC). Amandemen tersebut mengatur jaminan hak-hak keuangan bagi pelaut yang menjadi korban sandera atau perampokan bajak laut.

Hal tersebut disampaikan oleh Menaker RI M Hanif Dhakiri, usai proses pemungutan suara pengesahan amandemen MLC yang berlangsung di sela-sela sesi International Labour Conference (ILC) di Jenewa, Swiss, Selasa, 5 Juni 2018.
 
"Melalui amandemen MLC ini, maka perjanjian kerja antara pelaut dan pemilik kapal tidak berhenti, atau tidak dapat dihentikan saat pelaut mengalami penyanderaan oleh bajak laut. Dengan demikian, upah dan hak-hak lainnya yang telah diatur dalam perjanjian kerja tetap dibayarkan,” kata Hanif.

Politikus PKB itu menyebutkan, amandemen juga memuat jaminan repatriasi bagi korban penyanderaan bajak laut, atau perampokan di laut. Namun demikian, hak repatriasi tersebut akan hilang apabila pelaut tidak mengajukan klaim dalam durasi waktu tertentu yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan nasional, atau Perjanjian Kerja Bersama.
 
Meskipun sejauh ini jumlah pelaut Indonesia yang menjadi korban penyanderaan bajak laut relatif kecil, amandemen MLC sangat penting. Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara penyedia terbesar pelaut di dunia. 

Apalagi selama ini mekanisme repatriasi MLC hanya sebatas pada repatriasi normal, bukan dalam situasi pelaut menjadi korban penyanderaan bajak laut.

Sementara itu, Duta Besar Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO, dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa, Hasan Kleib menjelaskan amandemen tersebut merupakan usulan kelompok pelaut, dan hasil negosiasi wakil pemerintah negara-negara yang telah meratifikasi MLC, termasuk Indonesia, dengan perwakilan kelompok pelaut dan pemilik kapal yang tergabung dalam Special Tripartite Committee (STC) MLC. Pembahasan berlangsung di Kantor ILO Jenewa, Swiss, 23-27 April 2018. 

"Elemen-elemen dalam amandemen merupakan hasil kompromi ketiga pihak guna memastikan amandemen tersebut tidak memberikan beban tambahan bagi pemilik kapal maupun pemerintah,” kata Hasan Kleib.
 
Sejauh ini MLC telah mengalami dua kali amandemen. Amandemen pertama dilakukan pada 2014, mengatur mengenai jaminan keuangan bagi pelaut yang mengalami penelantaran, kompensasi jika meninggal, mengalami cacat jangka panjang karena sakit, cedera, dan kecelakaan. 

Sementara, amandemen MLC pada tahun 2016 mengatur mengenai perlindungan kesehatan dan keselamatan, serta pencegahan kecelakaan guna menghapus pelecehan dan perundungan (bullying) di kapal.  
 
Indonesia telah meratifikasi MLC melalui UU Nomor 15 tahun 2016, yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 6 Oktober 2016. Menaker RI M Hanif Dakiri kemudian secara resmi menyampaikan instrumen ratifikasi MLC kepada Direktur Jenderal ILO pada 12 Juni 2017.

(ROS)

Baca Juga