Kemenaker Sinergikan Pembangunan Ketenagakerjaan di Pusat dan Daerah

Gervin Nathaniel Purba    •    10 Juli 2018 18:25 WIB
Kemenaker Sinergikan Pembangunan Ketenagakerjaan di Pusat dan Daerah
Sekjen Kemenaker Hery Sudarmanto. (Foto: Dok. Kemenaker)

Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berupaya mensinergikan pembangunan ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah. Upaya ini sebagai persiapan menghadapi tahun pembangunan sumber daya manusia (SDM) pada 2019.

"Untuk memaksimalkannya, sinergi pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah, termasuk sinergi dengan instansi instansi sektor lain menjadi sangat penting," kata Sekretaris Jenderal Kemenaker Hery Sudarmanto dalam pembukaan Rakornas dikutip keterangan tertulis, Jakarta, Selasa, 10 Juli 2018.

Dalam pertemuan yang dihadiri 153 perwakilan instansi ketenagakerjaan se-Indonesia tersebut, Hery menekankan pentingnya SKPD Ketenagakerjaan untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan zaman. Menurutnya, pada era ekonomi digital saat ini model bisnis dunia industri akan banyak berubah. Kondisi ini juga turut merubah karakter pekerjaan di masa depan.

"Menjadi tugas kita bersama untuk menjadikan fungsi ketenagakerjaan selalu hadir dalam perubahan zaman," tuturnya.

Salah satu hal yang harus dilakukan untuk menghadapi perubahan ialah pegawai yang membidangi ketenagakerjaan haruslah bekerja dengan kreatif dan inovatif.

"Kita harus bisa membaca perubahan, kita harus inovatif, dan kita harus melakukan perubahan untuk menyiapkan SDM kita," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kemenaker, Tri Retno Isnaningsih mengatakan sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan penuh dalam menyusun rencana strategi (renstra) bidang ketenagakerjaan.

"Oleh karenanya, bagaimana itu semua bisa saling mendukung untuk mencapai target RPJM bidang ketenagakerjaan. Itu yang harus disinergikan," kata Retno.

Sinergi ini sangat diperlukan, karena beberapa SKPD memiliki program yang sama dengan SKPD ketenagakerjaan, seperti program padat karya, perluasan kesempatan kerja, hingga pelatihan SDM.

"Itulah tugas kita untuk mensinergikan baik dengan internal, pemerintah daerah maupun dengan sektor-sektor lain," kata Retno menjelaskan.

Terlebih dengan diagendakannya 2019 sebagai tahun SDM, maka program pelatihan harus sinergis. Tidak hanya melalui lintas sektor pemerintahan, tetapi juga dengan pelatihan yang diselenggarakan oleh swasta.

"Karena ini tidak hanya mencakup pelatihan yang kita tangani, UPTP dan UPTD, tapi juga dengan pihak-pihak swasta. Itu yang perlu kita sinergikan juga," ucapnya.

(ROS)

Baca Juga