Memanfaatkan Bonus Demografi dalam Membangun Ekonomi Digital

Gervin Nathaniel Purba    •    09 Oktober 2018 08:53 WIB
Memanfaatkan Bonus Demografi dalam Membangun Ekonomi Digital
Menaker M Hanif Dhakiri (Foto:Dok.Kemenaker)

Bali: Indonesia diprediksi memasuki fase bonus demografi pada 2020. Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif.

Puncaknya diperkirakan terjadi pada 2030-2035. Bonus demografi ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin dalam membangun ekonomi digital sebagai kekuatan ekonomi baru.

"Demografi Indonesia akan didominasi oleh milenial. Bila kita mampu memanfaatkan potensi ekonomi digital dengan sebaik-baiknya, maka Indonesia berpeluang menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru dunia,” ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri, dalam keterangan tertulis, Selasa, 9 Oktober 2018.

Hanif mengatakan penyiapan tenaga kerja terampil (skill worker) merupakan tantangan terbesar yang harus dihadapi. Hal ini harus ditangani secara tepat dalam menghadapi tantangan ekonomi digital.

"Bonus demografi harus diiriingi pemanfaatan teknologi digital agar berdampak positif dalam mendorong tumbuhnya generasi milenial menjadi pemimpin dalam e-commerce, startup, dan pengembangan ekonomi digital di Indonesia,“ ujarnya.

Bonus demografi harus dioptimalkan, mengingat tingginya pengguna jaringan internet di Tanah Air, yaitu mencapai 143 juta penduduk berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2017. Pada sisi lain, teknologi digital juga menciptakan 3,7 juta pekerjaan baru dalam tujuh tahun ke depan dan mayoritas berada pada sektor usaha jasa.

"Kemenaker terus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya Indonesia, di antaranya modernisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dan pengembangan program magang yang mengacu pada kebutuhan pasar kerja berbasis teknologi digital," kata Hanif.

Tidak hanya itu, Kemenaker juga melakukan penataan sistem pasar kerja secara fleksibel melalui kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha yang semakin berkembang. Tatanan hubungan industrial yang melibatkan pemerintah, pengusaha dan, pekerja juga harus mampu merespons dampak perubahan yang ditimbulkan ekonomi digital.

"Penyiapan regulasi bidang hubungan industrial harus adaptif terhadap perubahan ekonomi digital," ucap Hanif.
(ROS)

Baca Juga